KOMPAS.com – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah sepakat akan mengadopsi resolusi global pertama mengenai kecerdasan buatan “artificial intelligence/AI“.
Resolusi ini sejatinya mendorong negara-negara untuk dapat menjaga hak asasi manusia, melindungi data pribadi dan memperkuat kebijakan privasi serta memantau risiko yang berkaitan juga dengan desain, pengembangan, serta penggunaan AI.
Persetujuan global ini diusulkan oleh Amerika Serikat, yang disponsori dari China dan lebih dari 120 negara lainnya. Putusan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
Menurut Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, resolusi yang berjudul “Memanfaatkan peluang sistem kecerdasan buatan yang aman, tepercaya dan terjamin agar bisa pembangunan berkelanjutan”. Ini merupakan hasil negosiasi yang sudah dilakukan selama empat bulan dan hasilnya memberikan dunia prinsip dasar dalam pengembangan serta penggunaan AI.
Dalam prosesnya, negosiasi ini memanas dari pihak Rusia dan China. Namun, pemerintah secara aktif terlibat dalam negosiasi dengan negara yang mempunyai pandangan berbeda.
Kesepakatan Global Pertama Soal AI
Resolusi AI ini dideskripsikan sebagai persetujuan konsensus global yang pertama mengenai kecerdasan buatan. Melihat definisi PBB, adopsi melalui konsensus memiliki arti bahwa semua anggota setuju dalam mengadopsi resolusi tanpa pemungutan suara.
Upaya Negara Mengatur AI
Persetujuan AI ini merupakan yang terbaru dari serangkaian inisiatif pemerintah di seluruh dunia untuk dapat membentuk pengembangan AI.
Resolusi dibuat karena kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan disalahgunakan untuk mengganggu proses demokrasi. Meningkatkan penipuan, menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan juga lain sebagainya.
Kesepakatan PBB ini disebut juga sebagai resolusi global pertama seputar AI. Walaupun demikian, ini bukanlah merupakan resolusi AI internasional yang pertama.
Resolusi AI internasional pertama adalah Deklarasi Bletchley, yang ditandatangani pada November 2023 oleh 28 negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AI pertama di Inggris.
Di sisi lain, Gedung Putih AS (White House) berupaya untuk mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, serta kelompok minoritas sambil memperkuat keamanan nasional melalui perintah eksekutif baru pada Oktober 2023.