KOMPAS.com – Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami kendala. Terganggunya fasilitas pengelola data sejumlah instansi pemerintah diketahui mengakibatkan sejumlah layanan publik, salah satunya layanan imigrasi, terpuruk.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian membenarkan gangguan server di PDN disebabkan oleh ransomware. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers “Update Pusat Data Nasional Sementara” di Gedung Kominfo.
Ransomware adalah kategori program jahat (malware) yang mengunci data di komputer dengan enkripsi, kemudian mencoba memeras korbannya dengan meminta uang tebusan. Ransomware brain cipher ini mengunci data PDN dan meminta uang tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar).
Saat ini BSSN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan KSO Telkomsigma masih dalam proses melakukan penyelidikan menyeluruh. Selain penyelidikan, tim gabungan BSSN masih berupaya mengatasi dampak serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci dan layanan publik yang terdampak.
Bareskrim Terjunkan Tim untuk Periksa Gangguan Pusat Data Nasional
Disinggung soal gangguan pusat data nasional, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Himawan Bayu Aji mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari Kemarin. Pihaknya kemudian mengirimkan tim untuk membantu pengecekan gangguan yang terjadi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengungkapkan gangguan pelayanan keimigrasian terjadi sejak pukul 04.00 WIB. Selama ini seluruh layanan imigrasi wajib menggunakan server Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Terkait hal tersebut, Ardi juga menyarankan agar dilakukan uji ketahanan menyeluruh dan audit forensik terhadap Pusat Data Nasional. Sebab, tidak menutup kemungkinan komponen yang ada di Pusat Data Nasional mayoritas dibuat di luar negeri.
Terpisah, Direktur Jenderal Aptik Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya melakukan pemulihan secara bertahap. Tim yang diturunkan bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan. Semuel belum bisa mengumumkan secara pasti penyebab Pusat Data Nasional tersebut.